Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mendalami rencana pemindahan warga yang bermukim di tepian sungai serta kawasan rawan banjir ke rumah susun (rusun).
Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan hunian yang lebih layak dan aman bagi mereka yang selama ini tinggal di lingkungan yang kurang memadai.
“Pemprov perlu mengkaji dulu relokasinya sebelum dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Meli Budiastuti saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan yang diambil nantinya sudah melalui perencanaan yang matang.
Dengan demikian, saat diterapkan dapat berjalan dengan lancar, tertata, dan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
Respons terhadap Usulan Wakil Gubernur
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari saran yang diajukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Ia menilai bahwa pemindahan warga ke rusun dapat menjadi solusi dalam menata kawasan kumuh sekaligus memberikan tempat tinggal yang lebih baik bagi mereka.
Saat meninjau lokasi banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada 4 Maret 2025, Rano berdialog langsung dengan warga mengenai opsi relokasi tersebut.
Menurut Meli, tanggapan masyarakat terhadap gagasan ini cukup beragam.
Hal ini mendorong Pemprov DKI untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi lingkungan, kebutuhan warga, serta regulasi yang berlaku.
“Harapannya, apabila keputusan tersebut telah diambil, diharapkan keputusan tersebut akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi warga yang terdampak,” kata Meli.
Rusun, Antara Keamanan dan Kenyamanan
Wakil Gubernur Rano Karno memahami bahwa sebagian warga masih ingin tetap tinggal di tempat mereka saat ini.
Oleh karena itu, ia menyampaikan kemungkinan pembangunan rusun di area yang tidak terlalu jauh dari lokasi permukiman warga agar tetap dekat dengan lingkungan sosial mereka.
Namun, Rano juga mengingatkan bahwa karakteristik banjir di Jakarta tidak dapat diprediksi.
Meskipun rusun dianggap sebagai solusi yang lebih aman, masih ada tantangan terkait kenyamanan, terutama bagi mereka yang menempati lantai bawah yang masih berpotensi terdampak banjir.
Sebagai langkah komplementer, Pemprov DKI juga tetap melanjutkan program normalisasi sungai agar risiko banjir di ibu kota dapat ditekan secara signifikan.
Kesimpulan
Relokasi warga bantaran kali ke rusun masih dalam tahap kajian mendalam oleh Pemprov DKI.
Langkah ini berupaya memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Namun, tantangan terkait lokasi, kenyamanan, dan kesiapan warga masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan dengan cermat.
Sementara itu, upaya normalisasi sungai tetap dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir secara menyeluruh.
