Upaya pemerintah dalam menangani dampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki serta konflik sosial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin dimatangkan. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), berbagai langkah strategis telah dirancang demi memastikan penanggulangan berjalan efektif.
Dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator PMK Pratikno di Jakarta, Jumat, pemerintah mengkaji secara rinci tindak lanjut terhadap dua peristiwa tersebut. Agenda utama yang dibahas mencakup penyelesaian dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki serta konflik sosial di Adonara, Flores Timur.
“Ada beberapa matters yang kita tuntaskan, hari ini, yaitu permasalahan lahan, permasalahan pembangunan huntap (hunian tetap), permasalahan penyelesaian akses jalan ke huntap, dan juga pembangunan infrastruktur lain di Adonara selain pembangunan rumah yang menjadi korban dari konflik sosial juga akses jalannya,” kata Menko PMK Pratikno kepada para jurnalis dalam konferensi selepas rapat tingkat menteri itu.
Rapat tersebut turut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur juga berpartisipasi dalam diskusi ini untuk memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan daerah.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah sepakat untuk segera merealisasikan langkah-langkah percepatan tanpa menimbulkan permasalahan sosial maupun lingkungan baru.
“Kita sepakati juga langkah-langkah ini bisa dilakukan secepat-cepatnya tanpa menimbulkan masalah baru, baik itu masalah sosial maupun masalah lingkungan. Terkait penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak di masyarakat korban bencana oleh Kemendikdasmen – BNPB, Kemensos,” ujar Pratikno.
Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza UI Haq menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan anak-anak terdampak bencana dapat terus bersekolah. Langkah yang diambil mencakup pendirian sekolah darurat, distribusi ribuan buku pelajaran, serta penempatan tenaga pengajar dengan koordinasi Dinas Pendidikan setempat. Selain itu, pemerintah juga telah merancang program rehabilitasi dan revitalisasi terhadap 26 sekolah yang mengalami dampak langsung dari letusan gunung berapi.
Di sisi lain, untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, BNPB melaporkan bahwa sebanyak 250 keluarga telah mendapatkan hunian sementara, sementara 469 keluarga lainnya mengungsi secara mandiri dengan bantuan dana tunggu hunian dari pemerintah. Per Maret 2025, tercatat sekitar 4.000 warga masih berada di pengungsian sejak letusan pertama pada 4 November 2024.
Konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat, yang melibatkan warga Desa Bugalima dan Desa Ile Pati, juga menjadi perhatian pemerintah. Konflik ini mengakibatkan 52 rumah terbakar, dua korban jiwa, serta empat orang mengalami luka-luka. BNPB bersama Kemensos aktif dalam upaya penyelesaian masalah yang diduga dipicu oleh sengketa batas wilayah serta kepemilikan lahan antarwarga setempat. Proses mediasi yang dilakukan sejak November 2024 mengarah pada solusi bersama.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Kemensos telah menyalurkan santunan bagi korban konflik. Setiap ahli waris korban meninggal menerima santunan sebesar Rp15 juta, sementara korban luka-luka mendapatkan santunan sebesar Rp5 juta, dengan total bantuan mencapai Rp50 juta. Selain itu, dua lumbung sosial telah didirikan di Kecamatan Adonara Barat dengan nilai bantuan sebesar Rp318 juta.
Sementara penyelesaian konflik sosial tengah dalam proses, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan menetapkan langkah hukum yang lebih konkret melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini dilakukan guna memastikan penyelesaian konflik yang menelan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan signifikan dapat diatur secara jelas dalam kerangka kebijakan nasional.
Langkah-langkah pemulihan ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat Flores Timur dan mempercepat proses rekonstruksi pascabencana serta pemulihan sosial.
