Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengundang seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam upaya pembangunan daerah melalui agenda Jabar Ngariung yang diadakan di Auditorium Setda Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3/2025).
Acara ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat koordinasi antar pemerintah daerah guna menanggulangi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyoroti sejumlah permasalahan mendesak yang tengah melanda Jawa Barat, di antaranya adalah kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, serta optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis kinerja masyarakat penerima bantuan.
Selain itu, KDM menyampaikan bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan guna membahas langkah-langkah strategis dalam menangani dampak pasca-banjir. Berbagai persoalan kesehatan yang sering muncul akibat bencana, seperti penyebaran penyakit, angka stunting yang tinggi, diabetes, gagal ginjal, hipertensi, serta tingginya angka kematian ibu dan anak, menjadi fokus utama diskusi tersebut.
“Semua rangkaian ini harus disusun dalam kerangka kinerja yang sangat memadai, agar Jawa Barat bisa mencapai tujuan pembangunan yang optimal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menegaskan pentingnya posisi Kabupaten Bogor dalam konteks sejarah dan pembangunan di Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa Bogor merupakan pusat sejarah Kerajaan Sunda, dan kebaikan yang dilakukan di Bogor akan membawa dampak positif bagi daerah lainnya. Oleh karena itu, wilayah ini akan dijadikan pusat kegiatan pembangunan serta pemulihan lingkungan di provinsi tersebut.
Lebih lanjut, KDM memaparkan upaya yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Salah satu langkah signifikan adalah evaluasi terhadap moratorium yang berkaitan dengan peraturan gubernur mengenai larangan alih fungsi lahan hutan, perkebunan, serta lahan-lahan strategis lainnya.
Moratorium ini telah mendapat verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, sementara Kementerian Perumahan dan Pemukiman akan segera mengeluarkan kebijakan pendukung serupa. Langkah lainnya adalah pembebasan lahan di sekitar aliran sungai yang saat ini masih dikuasai oleh pihak tertentu, yang nantinya akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar proses tersebut dapat dipercepat.
“Jawa Barat telah bekerja terorkestrasi dengan para Menteri, termasuk Menteri PU. Kami berharap ini dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat, baik dalam hal penanganan sampah maupun pengelolaan lingkungan hidup,” ucapnya.
KDM juga menuturkan bahwa reboisasi dan normalisasi sungai akan menjadi bagian dari rencana pemulihan lingkungan di beberapa daerah aliran sungai. Menurutnya, konsep ini melibatkan penataan kembali sungai melalui pendalaman dan pelebaran, serta penanaman pohon-pohon endemik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Pembangunan yang terkoordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang lebih maju dan ramah lingkungan,” ujar KDM.
