Dalam upaya mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan memiliki daya saing tinggi, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menegaskan dukungan penuhnya terhadap program “Jabar Istimewa” yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Hal tersebut disampaikannya pada Selasa, 4 Maret 2025, dalam forum diskusi strategis lintas instansi yang bertujuan memperkuat kerja sama antar sektor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam arahannya menginstruksikan para kepala daerah agar menerapkan pendekatan yang lebih luwes dalam tata kelola pemerintahan.
Sebagai pemimpin daerah, KDM menegaskan akan lebih sering turun langsung ke masyarakat dan berdialog secara langsung, daripada hanya mengandalkan pertemuan formal di kantor. “Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur yang dikenal dekat dengan warganya ini juga menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara lebih sistematis di tingkat desa. Menurutnya, setiap desa perlu memiliki operator yang bertugas mencatat informasi tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan serta keterampilan yang dimiliki. Dengan sistem ini, perusahaan dapat langsung mengakses data tenaga kerja yang tersedia tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu.
“Biar perusahaan gampang cari karyawan, nggak perlu ribet,” jelasnya.
Di sisi lain, KDM juga mengkritisi mekanisme distribusi bantuan sosial yang kerap kali dijadikan alat politik oleh sejumlah pejabat daerah. Ia mengusulkan agar bantuan diberikan secara langsung dengan mendatangi rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda dalam berbagi menjelang hari raya.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contoh leluhur kita, makanan itu langsung diantar ke rumah yang membutuhkan,” ujar KDM.
Menanggapi permintaan tunjangan hari raya (THR) dari organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap bersikap memaksa, KDM menegaskan bahwa kepala daerah harus bertindak tegas. Ia mengingatkan bahwa perusahaan sudah memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, dan pajak tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata.
“Perusahaan sudah membayar pajak, uang dari pajak tersebut harus dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk yang bermanfaat,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, KDM meminta seluruh kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan jujur dan transparan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembangunan, baik perbaikan jalan maupun penyediaan akses air bersih, harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk mengenai sumber pendanaannya.
“Tuntaskan kebutuhan rakyat, jangan setengah-setengah,” tekan KDM.
Diskusi ini menjadi tonggak penting dalam membangun Jawa Barat yang lebih istimewa. Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta Kejaksaan, pembangunan di Jawa Barat diharapkan semakin inklusif dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menyambut baik arahan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Ia berkomitmen untuk mendukung dan mewujudkan program “Jabar Istimewa” melalui inisiatif “Subang Ngabret” yang akan menjadi fokus pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, ia juga meyakini bahwa program ini akan membawa dampak positif bagi Kabupaten Subang, khususnya dalam menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Subang, Kapolres Subang, Dandim 0605/Subang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Kementerian Agama Subang. Semua pihak sepakat bahwa sinergi menjadi faktor kunci dalam membangun Jawa Barat yang lebih maju dan berdaya saing.
