Sebanyak 184 wilayah telah mengajukan permohonan untuk mendirikan Sekolah Rakyat, menunjukkan tingginya minat dari pemerintah daerah dalam program ini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat bersemangat dalam mendukung inisiatif ini.
“Kalau yang 184 sudah siap (lahan sekolah). Justru itu usulan daerah-daerah,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).
Untuk memastikan kelancaran program, pemerintah akan turut andil dalam proses seleksi tenaga pendidik guna mengisi posisi di Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Tito menambahkan, antusiasme dari berbagai pemerintah daerah terhadap program ini sangat tinggi.
“Sekolah Rakyat dibangun oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu rekrutmen gurunya. Kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53 (daerah) siap,” ujarnya.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme penempatan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Guru yang akan bertugas nantinya bisa berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat penugasan atau dari tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikasi profesi guru.
Lebih lanjut, Syaifullah mengungkapkan bahwa tahap akhir dari penyusunan kurikulum serta perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat tengah berlangsung. Proses ini dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat akan dilakukan secara merata dan tidak akan menimbulkan kesenjangan dengan institusi pendidikan lainnya. Pengelolaan sekolah ini juga akan melibatkan berbagai kementerian terkait guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
